PENGADAAN JASA WEB CONSULTANT & DEVELOPER UNTUK PENINGKATAN DASBOR POLICY TRACKER

LATAR BELAKANG

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, dengan beban kasus tertinggi kedua di dunia, di mana diperkirakan insiden kasus TBC mencapai 1.092.000 kasus pada tahun 2024.  

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam eliminasi TBC tahun 2030, hal ini ditunjukkan salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 sebagai peraturan tertinggi yang mengatur penanggulangan TBC di Indonesia. Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu Strategi Nasional Eliminasi TBC yang tertuang dalam Perpres. Selain itu, Perpres juga telah mengamanatkan tanggung jawab pelaksanaan Penanggulangan TBC kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 24. Atas amanat tersebut, beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) telah menerbitkan kebijakan seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja; dan lainnya. Sedangkan beberapa kebijakan mengenai TBC di daerah dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah, yang utamanya memuat indikator TBC per provinsi dan kabupaten/kota.

Banyaknya kebijakan dan peraturan terkait TBC di Indonesia baik pada tingkat pemerintah pusat, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi sebuah tantangan akan akuntabilitas, kesesuaian antara satu dan kebijakan lainnya, serta efektifitas pelaksanaannya. Melalui laporannya di tahun 2022, Indonesia TB Joint External Monitoring Mission (JEMM) merekomendasikan pembuatan dasbor real-time untuk melacak kemajuan dalam mencapai target dari Peraturan Presiden tentang TBC di Indonesia atau Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Untuk itu, diperlukan sebuah database kebijakan terkait TBC yang telah ada hingga saat ini, untuk menjadi wadah dan alat pemantauan kebijakan terkait TBC baik di tingkat pusat maupun daerah.

Inovasi Dasbor Pelacak Kebijakan TBC

Policy tracker atau pelacak kebijakan merupakan sistem yang dibangun khusus yang memungkinkan pengguna untuk dapat melihat kebijakan berlaku yang tersedia dan memantau perkembangan kebijakan baru (Harvard Business School, 2020). Dashboard pelacak kebijakan TBC diharapkan dapat menyediakan informasi dan gambaran atas akuntabilitas dan kesesuaian antara kebijakan TBC yang telah tersedia oleh pemerintah pada setiap tingkatan. Pelacak kebijakan juga dapat mendorong pertukaran pengetahuan yang dapat memberi masukan langsung pada jalur pengambilan keputusan terkait TBC, serta memungkinkan komunitas kesehatan maupun masyarakat untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada pemerintah (Head, 2020). 

Stop TB Partnership Indonesia (STPI) adalah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk merealisasikan eliminasi TBC di Indonesia melalui penguatan kemitraan dan kolaborasi multi pihak termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. STPI dengan dukungan Stop TB Global mengembangkan Dasbor Pelacak Kebijakan TBC Indonesia yang dilaksanakan secara kolektif bersama dengan Tim Kerja TBC Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Asosiasi Dinas Kesehatan Pusat (ADINKES) yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) Nasional dan Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (WKPTB). Dalam pengembangannya, dilaksanakan pengumpulan data kebijakan TBC di daerah baik itu provinsi dan kabupaten/kota oleh STPI, yang dilanjutkan dengan pengembangan Dasbor Pelacak Kebijakan TBC dalam website TBC Indonesia (www.tbindonesia.or.id), yang dapat diakses secara publik. Dasbor pelacak kebijakan ini dijadikan alat pemantauan kemajuan komitmen sub-nasional dalam mendukung upaya penanggulangan TBC melalui peraturan dan kebijakan daerah. Sehingga, pemerintah nasional dan subnasional dapat melakukan updating berkala pada dashboard pelacak kebijakan ini berdasarkan mekanisme yang telah diatur.

STPI sebagai administrator utama website dasbor pelacak kebijakan ini berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pengelolaan dasbor tersebut yang sudah dikembangkan sebelumnya. Dalam perjalanannya, website ini menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan manajemen teknis karena sistem yang dikembangkan sebelumnya belum sepenuhnya dapat dikelola secara mandiri oleh STPI. Untuk mengatasi hal ini, STPI membuka peluang bagi vendor berpengalaman yang dapat membantu dalam pemindahan server, peningkatan UI/UX, serta optimasi keamanan dan SEO.

Tujuan	Mengembangkan Dasbor dan wadah pengunggahan kebijakan TBC dalam mekanisme website yang dapat dikelola oleh pihak non-teknis. Meningkatkan UI/UX Dasbor yang sudah dikembangkan sebelumnya. Mengoptimasi keamanan dan Searching Engine Optimization (SEO) Dasbor.
Sasaran	Pemangku Kebijakan (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) Pemangku kepentingan Masyarakat umum
Keluaran	Tersedianya Penyedia Dasbor Pelacak Kebijakan TBC dengan versi terbaru yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh target audiens dalam menampilkan wawasan tentang berbagai aspek dan tingkatan kebijakan TBC di Indonesia.
Ruang Lingkup, Tugas, dan Tanggung Jawab Pekerjaan	Menganalisis Policy Tracker TBC (Dasbor dan CMS) yang sudah dikembangkan untuk keperluan peningkatan dan pemeliharaan; Menyusun Work Plan atau rencana kerja peningkatan website Policy Tracker TBC sampai mendapat kesepakatan dari perekrut (STPI); Mendesain tampilan dan struktur Policy Tracker TBC terbaru yang menjadi bagian dalam menu pustaka dalam website ‘tbindonesia’; Menyediakan mekanisme pengelolaan data baru kebijakan TBC yang masuk dari mekanisme CMS untuk tim STPI; Melakukan manajemen penyimpanan data kebijakan TBC dalam  Policy Tracker yang dapat diakses secara real-time oleh tim STPI; Menempatkan SEO Policy Tracker TBC berada di halaman pertama google, bing, yandex dan di semua situs pencarian; Membuat panduan manual pengembangan dan pengelolaan Policy Tracker terbaru; Melakukan pendampingan penggunaan website dan juga pemeliharaan sesuai dengan durasi yang dibutuhkan, khususnya dalam hal: Update tools webpage secara berkala baik tools umum (wireframe utama, template, hingga plugin) maupun tools keamanan yang ada. Revisi minor seperti mengganti teks menu, mengganti gambar latar belakang, mengganti teks tombol, merubah layout website, penambahan fitur. Memastikan bahwa semua tautan (links) dan gambar di halaman web masih berfungsi dengan baik.
Lokasi/Fasilitas Penunjang	Lokasi pekerjaan: bekerja secara remote dan/atau melakukan pertemuan dengan STPI langsung secara luring apabila diperlukan. Fasilitas penunjang: asset informasi dan data kebijakan TBC
Waktu Pelaksanaan	Maret 2025 hingga Mei 2025
Tim Supervisi	Konsultan akan bertanggung jawab kepada Program Manager STPI
Kualifikasi	(lihat pada lampiran)
Dokumen yang perlu dilampirkan	Setiap kandidat konsultan wajib mengirimkan proposal dan dokumen pendukung sebagai berikut: Proposal terdiri dari: Rencana Anggaran Biaya Timeline kegiatan Tim kerja Dokumen pendukung terdiri dari: Portofolio hasil kerja yang relevan KTP direksi/direktur/pendiri organisasi/pejabat yang berwenang di organisasi (salinan) CV tim kerja terbaru NPWP
Bobot Penilaian Rekrutmen	Kelengkapan dokumen: 10% Proposal: 45% Wawancara: 45%
Timeline Rekrutmen	Pengumuman pengadaan: 19 - 21 Maret 2025 Verifikasi proposal dan kelengkapan administrasi: 24 Maret 2025 Wawancara (daring): 25 - 26 Maret 2025 Pengumuman hasil seleksi: 27 Maret 2025 Penandatanganan kontrak: 8 April 2025

Catatan: 

1. Kandidat vendor diharapkan mengirimkan email Expression of Interest yang melampirkan proposal dan dokumen pendukung ke alamat email hr@stoptbindonesia.org dengan subyek email “Poltrack 2025 - Nama Organisasi”. Tenggat waktu (deadline) pengiriman email oleh kandidat ditunggu paling lambat pada Jumat, 21 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

2. Rincian hasil tinjauan lanskap yang telah disediakan oleh tim STPI terhadap Dasbor Pelacak Kebijakan TBC Indonesia tertera dalam dokumen Summary Note terlampir.

3. Kegiatan ini dibiayai oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dengan anggaran pendanaan internal (non-donor) program STPI tahun 2025 BL 5.1. Maintenance Policy Tracker.

Lampiran Pengadaan Jasa Web Consultant & Developer untuk Peningkatan Dasbor Policy Tracker.

Unduh • 617KB