Pertemuan Forum Kemitraan Tuberkulosis Tekankan Kerjasama Konkrit untuk Pemberantasan TBC
Jakarta, 2 Mei 2019 – Sembilan belas organisasi dan beberapa individu pegiat bidang tuberculosis (TBC) menghadiri pertemuan forum yang difasilitasi Stop TB Partnership Indonesia (STPI). Kehadiran peserta dari pelbagai instansi kesehatan dalam forum ini menunjukkan bahwa eliminasi TBC memerlukan harmonisasi serta sinergi beragam pihak.
Dalam pertemuan ini, Kepala Subdirektorat Tuberkulosis, dr. Imran Pambudi, menguraikan program TBC masih mempunyai beragam tantangan baik secara teknis diagnosis dan pengobatan, dampak sosioekonomi pada orang terdampak TBC, integrasi sistem informasi, dan komitmen politis daerah. Program TB Nasional (NTP) sudah memetakan strategi kemitraan lintas sektor di tingkat kementerian. Salah satunya, pentingnya keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengingat dari 5000 warga binaan lapas yang diduga terjangkit TBC, baru 700 orang yang terdeteksi dan diobati, sehingga pihak berwenang perlu memastikan sipir telah terlatih untuk mengenali gejala TBC dan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian TBC, seperti membawa warga binaan yang terdeteksi ke Puskesmas, atau mengakomodasi pembawaan alat skrining TB ke lapas. Selain itu, keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan juga penting dalam hal memperhatikan tantangan para pasien terkait jam layanan untuk pengobatan pasien TBC resisten obat yang kerap kali bertentangan dengan jam kerja pegawai.
Keterlibatan berbagai sektor tersebut turut dinyatakan oleh Henry Diatmo, Program Coordinator STPI, yang menggarisbawahi kerja sama para mitra perlu mempertimbangkan 4 rekomendasi dari kegiatan UN GA. Menurutnya, masih banyak aktor di luar sektor kesehatan yang perlu dilibatkan dalam forum untuk mendukung strategi kemitraan NTP melalui mobilisasi sumber daya, baik secara finansial maupun teknis.
Acara ini merupakan pertemuan forum yang pertama setelah transformasi organisasi dari FSTPI (Forum Stop TB Partnership Indonesia) menjadi STPI (Stop TB Partnership Indonesia) yang sekarang telah memiliki payung hukum Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia. “Melalui Yayasan, Stop TB Partnership Indonesia ingin memberi kontribusi konkrit untuk menutup kesenjangan dalam program TBC”, kata Arifin Panigoro, Ketua Dewan Pembina STPI saat membuka acara. Dewan Penasihat STPI, Carmelia Basri, menambahkan, “Forum tetap menjadi salah satu kegiatan STPI dan dengan adanya sekretariat yang menjadi ‘dapur’ para mitra yang tergabung dalam forum. Di level Nasional, STPI akan fokus untuk advokasi dan memobilisasi dukungan internasional. Untuk implementasi di Daerah, STPI mendukung NTP untuk mobilisasi sektor swasta serta layanan kesehatan dan meningkatkan kapasitas organisasi berbasis komunitas.”
Heny Akhmad, Direktur Eksekutif STPI sejak Maret 2019, menyampaikan, “STPI mendukung NTP dengan mendorong komitmen sektor swasta, advokasi melalui media, dan ingin membangun model komprehensif pengendalian TBC yang berkelanjutan di Daerah”. Sebagai inisiatif awal, daerah yang berpotensi untuk menjadi percontohan awal ini merupakan wilayah-wilayah kerja Medco Group seperti provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Dewan Penasihat STPI, Rizali W. Indrakesuma, juga menyampaikan STPI merencanakan kunjungan ke India untuk mendapatkan pembelajaran serta mengeksplorasi kemungkinan kerja sama lintas sektor publik dan swasta dalam mengeliminasi TBC 2025; 5 tahun lebih cepat daripada target global.
Kesempatan ini turut dimanfaatkan bersama para mitra untuk berdiskusi tentang harapan dan peran mitra untuk forum, termasuk wacana kegiatan projek percontohan STPI. Diskusi kelompok dalam pertemuan menggambarkan bahwa para mitra berkomitmen untuk lebih terlibat aktif secara konkrit untuk mengakhiri penyakit tuberkulosis. Tentunya, tidak hanya melalui tukar pikiran atau informasi tentang perkembangan program TBC, melainkan turut bekerja sama meningkatkan peran dalam advokasi untuk memperkuat intervensi berbasis komunitas serta peningkatan kualitas perawatan TBC yang komprehensif.
